Hari Santri 2026: Santri Harus Menjadi Penjaga Moral Bangsa, Bukan Sekadar Pewaris Tradisi

Politik di Masyarakat (Jurnalistiwa)

Politik tidak selalu tentang urusan negara dan pemilihan umum, melainkan hadir dalam setiap keputusan sederhana yang menyatukan kepentingan kita di kehidupan sehari-hari. 

Oleh: Fadel Ibnu Firmansyah*

Ketika mendengar kata politik, sebagian orang mungkin langsung membayangkan pemilihan umum, pemerintahan, atau berbagai kegiatan yang berkaitan dengan negara. Padahal, jika diperhatikan lebih jauh, politik sebenarnya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Mulai dari keputusan yang dibuat dalam keluarga, pembagian tugas dalam organisasi, hingga kesepakatan yang dilakukan masyarakat, semuanya memiliki unsur pengaturan kepentingan dan penggunaan kekuasaan. 

Politik tidak selalu hadir dalam persoalan besar, tetapi juga dapat ditemukan melalui hal-hal sederhana yang melibatkan banyak orang dan membutuhkan keputusan bersama.

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang tentu memiliki kebutuhan, keinginan, dan pandangan yang tidak selalu sama. Perbedaan tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena setiap individu mempunyai latar belakang dan kepentingannya masing-masing. 

Namun, apabila setiap orang hanya mengutamakan keinginannya sendiri, kehidupan bersama akan sulit berjalan dengan tertib. Seperti yang dijelaskan oleh Harjon dan Wijanarko (2024), kekuasaan pada dasarnya memiliki hubungan dengan kepentingan bersama, kesejahteraan, dan terciptanya kehidupan yang lebih harmonis.

Melalui pemahaman tersebut, kekuasaan tidak seharusnya dipandang hanya sebagai kemampuan seseorang untuk memberikan perintah. Kekuasaan juga berkaitan dengan tanggung jawab dalam mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan orang lain. 

Begitu pula dengan politik yang tidak hanya membahas siapa yang memiliki kewenangan, tetapi juga bagaimana kewenangan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan bersama.

Politik Bukan Hanya Urusan Negara

Kekuasaan merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu politik yang secara sederhana dapat dipahami sebagai kemampuan memengaruhi tindakan atau keputusan pihak lain. Pengaruh ini tidak selalu muncul melalui jabatan formal, tetapi bisa dari pengetahuan, pengalaman, komunikasi, dan kepercayaan.

Politik dan kekuasaan memiliki hubungan erat karena keputusan yang dihasilkan melalui proses politik membutuhkan kewenangan agar dapat dijalankan. Sebagai contoh, dalam sebuah kelompok belajar, anggota mungkin berbeda pendapat soal waktu pertemuan. Untuk menentukan jadwal, diperlukan diskusi. 

Meskipun sederhana, kegiatan ini adalah proses politik, yaitu mempertemukan kepentingan untuk menghasilkan keputusan bersama.

Salah satu lingkungan terdekat yang memperlihatkan adanya kekuasaan adalah keluarga. Orang tua memiliki kewenangan membimbing anak, menetapkan aturan, serta mengambil keputusan seperti mengatur keuangan atau tugas rumah. 

Kekuasaan dalam keluarga lebih mudah diterima jika dijalankan melalui komunikasi yang baik, bukan sekadar perintah.

Hal serupa terjadi di institusi pendidikan. Guru atau dosen mengatur pembelajaran, sedangkan peserta didik mengikuti aturan. Namun, dalam kegiatan tertentu, mahasiswa tetap bisa berdiskusi, misalnya menyusun jadwal atau kelompok presentasi. Dalam organisasi mahasiswa, dinamika ini terlihat lebih jelas. 

Kinasih et al. (2026) mencatat bahwa kekuasaan dalam organisasi dapat berasal dari jabatan formal maupun pengaruh personal. Ketua memiliki kewenangan mengoordinasikan kegiatan, sementara anggota berperan menjalankan program yang disepakati.

Mengelola Kepentingan dan Sumber Daya

Menyatukan berbagai kepentingan bukanlah hal mudah. Ada masyarakat yang memprioritaskan perbaikan jalan, sementara yang lain merasa fasilitas kebersihan lebih mendesak. Di sinilah politik berperan sebagai sarana mempertemukan perbedaan dan menentukan keputusan yang paling sesuai dengan kebutuhan bersama. 

Taufiq et al. (2022) menegaskan bahwa hubungan kekuasaan memengaruhi proses musyawarah, sehingga setiap pihak harus diberi ruang yang cukup untuk bersuara.

Selain mengatur kepentingan, politik juga berkaitan dengan pembagian sumber daya yang terbatas, seperti uang, waktu, fasilitas, dan tenaga. Sebuah organisasi sering kali tidak punya anggaran cukup untuk semua program kerjanya, sehingga pengurus harus menentukan prioritas berdasarkan manfaat dan kemampuan.

Penggunaan kekuasaan ini tentunya harus diimbangi dengan aturan agar keputusan tidak berubah-ubah. Seorang pemimpin tidak cukup hanya menetapkan kewajiban; ia harus memberi contoh, menjelaskan alasan di balik keputusan, dan menerima masukan. 

Keterbukaan ini akan membangun rasa percaya. Abbott dan Touchton (2022) menemukan bahwa minat masyarakat berpartisipasi dalam keputusan sangat bergantung pada seberapa besar peluang mereka memberikan pengaruh dan kemudahan mengikuti proses tersebut.

Musyawarah dan Partisipasi Warga

Musyawarah adalah cara yang sangat lekat dengan kebiasaan masyarakat Indonesia. Melalui musyawarah, setiap pihak memiliki kesempatan berbicara dan mendengarkan. Kualitas musyawarah yang terbuka dan saling menghargai, menurut Kim (2024), akan menciptakan keputusan yang lebih adil, bahkan bagi kelompok minoritas.

Di sisi lain, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Yuniza dan Malau (2024) menemukan bahwa partisipasi sering kali dipengaruhi oleh kondisi pekerjaan, ekonomi, dan pendidikan. 

Ada yang sibuk bekerja, ada pula yang kurang percaya diri berbicara di forum. Namun, partisipasi sebenarnya bisa dilakukan melalui hal sederhana. Mengikuti rapat warga, membantu kegiatan lingkungan, atau sekadar memberikan usulan di grup komunikasi warga sudah merupakan bentuk keterlibatan politik yang esensial.

Pemahaman mengenai politik dan kekuasaan ini menjadi bekal penting, terutama bagi generasi muda dan mahasiswa, untuk membangun sikap yang bertanggung jawab. Setiap keputusan memiliki konsekuensi, dan kemampuan menghargai perbedaan adalah inti dari hidup bersama.

Pada akhirnya, kekuasaan tidak harus selalu identik dengan perintah dari atas ke bawah. Kekuasaan dapat diwujudkan dengan mengarahkan, memberi contoh, dan menyelesaikan persoalan bersama.

Politik dan kekuasaan yang dijalankan dengan komunikasi dan keterbukaan bukan sekadar alat untuk menentukan siapa yang berkuasa, melainkan jembatan untuk merawat keteraturan dan keharmonisan di tengah masyarakat.

Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Related Posts