Bijak Bermedia Sosial, Kritis Berpolitik: Tantangan Generasi Muda di Era Digital
 |
| Ponsel dan media sosial (Jurnalistiwa) |
Oleh: Muhamad Ferdiansyah*
Menjelang pemilu, ponsel kita mendadak ramai. Ada potongan debat di TikTok, poster visi-misi di Instagram, dan pesan berantai di grup WhatsApp keluarga yang dibuka dengan kalimat “mohon disebarkan”.
Banyak anak muda membaca semuanya, dan tidak sedikit yang ikut meneruskannya. Pertanyaannya sederhana: apakah rajin menggulir linimasa sudah berarti paham politik?
Jawaban jujurnya, belum tentu. Padahal, saya tidak sedang ingin menyalahkan media sosial. Sebuah riset terbaru dari Nabila dan rekan-rekannya terhadap seratus anak muda pengguna Instagram di Garut pada Pilkada 2024 membuktikan bahwa memang ada hubungan yang kuat antara penggunaan media sosial dengan tingkat literasi politik.
Hal ini sejalan dengan tinjauan dari Jannah dan timnya yang menyimpulkan bahwa media sosial berhasil memperluas akses informasi politik sekaligus membuka ruang diskusi yang dulu sulit dijangkau anak muda.
Politik kini tidak lagi hanya hidup di layar televisi dan halaman koran. Ia ada di genggaman, dikemas dalam infografis dan video pendek yang jauh lebih ramah dicerna daripada artikel panjang.
Banjir Konten, Minim Keterlibatan
Masalahnya, sekadar memiliki akses bukan berarti memiliki pemahaman. Seperti yang dicatat oleh Azizah dan kawan-kawan dalam kajian sosial politiknya, informasi memang kian mudah didapat, tetapi anggapan bahwa politik itu kotor dan penuh kepentingan pribadi masih menahan banyak anak muda untuk benar-benar terlibat.
Fenomena ini juga terekam dalam temuan Nabila tadi; sejumlah anak muda sangat aktif membuka konten politik di Instagram, tetapi jarang ikut berdiskusi atau bergerak.
Mereka membaca, menonton, menekan tombol suka, lalu berhenti di situ. Itulah yang saya sebut sebagai konsumen pasif: tahu banyak, tetapi tidak tergerak untuk mendalami.
Jebakan Niat Baik dan Ruang Gema Algoritma
Dari sini, persoalan kedua muncul—dan ia jauh lebih licin—yaitu hoaks. Studi dari Salsabila dan koleganya terkait misinformasi menegaskan bahwa pesan di WhatsApp bisa menyebar dengan sangat cepat tanpa peduli benar atau salah.
Yang jarang disadari, banyak penyebarnya bukanlah orang jahat. Mereka hanya merasa informasi itu penting dan ingin teman-temannya tahu. Niatnya baik, tetapi hasilnya bisa merusak.
Dalam hal ini, Kartika dan Mustika sempat mengingatkan bahwa budaya demokrasi yang sehat menuntut masyarakat, terutama anak muda, agar tidak mudah terseret konten yang provokatif secara emosional tetapi miskin fakta.
Sayangnya, di linimasa, konten yang dramatis hampir selalu menang cepat atas konten yang benar tetapi datar. Sesuatu yang viral, sering kali langsung disangka valid.
Di balik layar, ada pula pemain yang tidak terlihat: algoritma. Sistem rekomendasi dirancang agar kita betah, dan cara termudah membuat orang betah adalah dengan menyodorkan hal-hal yang sudah ia setujui.
Akademisi Umar Yusuf Idris menyoroti risiko dari sistem ini, mulai dari penyebaran informasi palsu, manipulasi opini publik, hingga polarisasi ekstrem. Akibatnya, linimasa kita sering kali bukanlah cermin kenyataan, melainkan sekadar cermin selera kita sendiri.
Kita merasa semua orang sependapat dengan kita, padahal kita hanya sedang berdiri di dalam ruang gema (echo chamber).
Seni Menahan Jempol Sebelum Berbagi
Lantas, apa yang bisa dilakukan? Menurut saya, jawabannya bukan menjauhkan anak muda dari media sosial. Itu solusi yang mustahil sekaligus tidak adil. Yang dibutuhkan adalah literasi politik tingkat lanjut, yakni kemampuan memahami isu dan proses politik secara memadai, menilai kredibilitas sumber, melihat konteks, serta menimbang berbagai sudut pandang sebelum bersikap. Ini jauh lebih luas daripada sekadar hafal nama calon gubernur atau isi sebuah kebijakan.
Satu hal yang kerap terlewat: literasi ini tidak cukup diajarkan sebatas teknik. Kajian dari Wathani dan timnya menekankan dengan sangat baik bahwa literasi digital perlu berjalan beriringan dengan etika bermedia, bukan semata kemampuan mengenali ciri berita palsu. Saya sangat sepakat.
Mengajari anak muda cara mengecek fakta itu perlu, tetapi bagian tersulitnya justru menahan jempol ketika sebuah kabar bohong terasa begitu selaras dengan keyakinan politik kita. Di situlah kesadaran akan tanggung jawab sosial bekerja, dan keterampilan teknis membedakan link asli atau palsu saja tidak akan cukup untuk sampai ke sana.
Oleh karena itu, tugas ini tidak bisa dipikul oleh satu pihak saja. Jannah dan para penelitinya mengusulkan perlunya pendidikan literasi media yang berkelanjutan lewat kerja sama lintas sektor—mulai dari pemerintah, platform digital, lembaga pendidikan, hingga generasi muda itu sendiri. Sebagai mahasiswa pendidikan IPS, saya melihat ruang kelas dan kampus sebagai pintu masuk yang paling masuk akal.
Namun, organisasi kepemudaan dan komunitas juga punya peran krusial, mengingat banyak anak muda belajar berpolitik justru dari tongkrongan, bukan dari buku teks. Platform digital pun tidak boleh terus bersembunyi di balik dalih bahwa mereka hanyalah 'penyedia wadah'.
Anak muda Indonesia sebenarnya sama sekali tidak kekurangan minat. Catatan Azizah kembali menegaskan bahwa pendidikan politik yang kontekstual dapat mengubah minat pasif tersebut menjadi partisipasi yang nyata dan berkelanjutan.
Yang masih kurang saat ini hanyalah bekal untuk menyaring, mempertanyakan, dan memverifikasi sebelum percaya—apalagi sebelum menyebarkan.
Jadi, sebelum menekan tombol bagikan pada kabar politik berikutnya, tanyakan dulu pada diri sendiri: siapa yang membuatnya, apa buktinya, dan mengapa saya begitu ingin menyebarkannya?
Tiga pertanyaan itu
mungkin terdengar remeh, tetapi di tengah banjir bandang informasi,
kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itulah yang akan menjaga kewarasan demokrasi
kita tetap sehat.(r/lk)
Referensi
Azizah, N., dkk. (2024). Peran Dinamis Generasi Muda dalam
Mendorong Partisipasi Politik di Indonesia. Resolusi: Jurnal Sosial Politik,
7(2), 90–106.
Idris, U. Y. (2025). Media Sosial dan Transformasi
Komunikasi Politik. Politea: Jurnal Politik Islam, 8(2), 49–71.
Jannah, M., Sukmana, O., & Susilo, R. K. D. (2024).
Menjelajahi Potensi Media Sosial dalam Memperkaya Literasi Politik Generasi
Muda: Tinjauan Pustaka. Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
Kartika, I. M., & Mustika, I. P. B. (2023). Peran
Generasi Muda dalam Menangkal Hoax di Media Sosial untuk Membangun Budaya
Demokrasi Indonesia. JOCER, 1(2), 29–40.
Nabila, V., Nurhadi, Z. F., & Kurniawan, A. W. (2025).
Pengaruh Media Sosial Instagram terhadap Literasi Politik Gen Z pada Pilkada
2024 di Kabupaten Garut. Jurnal Communio, 14(2), 269–285.
Salsabila, A., Dermawan, A. D., & Fadhil, M. (2024).
Tantangan Literasi dalam Mengatasi Penyebaran Hoax melalui WhatsApp. Nubuwwah:
Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam.
Wathani, M. F., Fauziah, R. A., & Ariaji, W. (2025).
Digital Literacy and Islamic Ethics: Maintaining Brotherhood among NU Community
Organizations in the Hoax Information Era. Relations: Jurnal Antropologi dan
Sosiologi Agama, 3(1).