Pendidikan Multiliterasi: Ketika Informasi Banjir di TikTok Menjadi Ujian Literasi
 |
| TikTok menjadi ujian literasi |
Kemajuan teknologi yang pesat telah secara drastis mengubah cara orang mengakses dan menyebarkan informasi. Banjir di Jalan William Iskandar, khususnya di sekitar Universitas Negeri Medan (Unimed), menjadi contoh yang jelas: warga dapat dengan cepat merekam situasi tersebut dan mengunggahnya ke TikTok.
Rekaman atau siaran langsung jalan yang tergenang
banjir tersebut juga berfungsi sebagai sumber informasi bagi mereka yang
berencana melintasi kawasan tersebut. Situasi sederhana ini, menurut saya,
menunjukkan bahwa cakupan literasi kini melampaui sekadar kemampuan membaca dan
menulis.
Pemikiran ini sejalan dengan argumen yang dikemukakan dalam buku Pendidikan Multiliterasi karya Sudirman dan Mahfuzi Irwan (2023). Buku tersebut menguraikan berbagai bentuk literasi, termasuk literasi manusia, teknologi, digital, media, budaya, kesehatan, dan lingkungan.
Bagi siswa, pembahasan ini sangat relevan karena hampir semua aktivitas
sehari-hari kini terkait dengan teknologi dan media digital. Namun, sekadar
mampu menggunakan media sosial saja tidak cukup; kita juga dituntut untuk
memahami informasi, memilih konten yang tepat, dan memanfaatkannya secara
bertanggung jawab.
Hal serupa juga ditekankan dalam buku Pendidikan Berbasis Multiliterasi: Mempersiapkan Generasi Baru. Di sana, multiliterasi dipahami sebagai kemampuan untuk memahami dan menghasilkan makna melalui berbagai media dan mode, seperti teks, gambar, audio, video, dan teknologi.
Perspektif ini semakin selaras dengan kebiasaan masyarakat
kontemporer. Sebuah konten di TikTok, misalnya, bukan sekadar teks, melainkan
kombinasi video, suara, gambar, komentar, dan konteks yang perlu dipahami oleh
penonton.
Berdasarkan kedua buku tersebut, tantangan utama dalam multiliterasi bukan sekadar kemahiran teknologi, melainkan kemampuan berpikir kritis saat menerima informasi. Pendidikan berbasis multiliterasi juga menekankan pentingnya mengakses, memahami, mengevaluasi, menciptakan, dan mengomunikasikan informasi di berbagai platform digital.
Hal
ini menjadi krusial ketika kita menyaksikan banjir konten di TikTok: kita tidak
boleh langsung mempercayai sesuatu hanya karena sebuah video telah ditonton
berkali-kali atau sedang viral. Situasi yang digambarkan perlu ditelaah
berdasarkan sumber, waktu, lokasi, dan konteksnya.
Menurut saya, media sosial dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran multiliterasi jika dimanfaatkan dengan benar. Video banjir, misalnya, bukan sekadar hiburan; video tersebut juga dapat mendorong siswa untuk menganalisis kondisi lingkungan, memahami isu-isu sosial, dan menilai bagaimana informasi dikemas dan disebarluaskan.
Dengan demikian,
multiliterasi tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga melalui
pengalaman sehari-hari yang erat kaitannya dengan kehidupan siswa.
Namun, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangannya sendiri. Kelebihan informasi dapat menyulitkan masyarakat untuk membedakan antara fakta dan hoaks. Pendidikan berbasis multiliterasi juga menekankan bahwa kelimpahan informasi di internet berpotensi mengaburkan batas antara fakta dan fiksi.
Oleh karena itu, kemampuan menyaring
informasi menjadi sangat penting. Kita harus memastikan bahwa dorongan untuk
menjadi yang pertama membagikan informasi tidak membuat kita menyebarkan konten
yang kebenarannya belum diverifikasi.
Pada akhirnya, kedua buku tersebut menawarkan gagasan yang relevan dengan kondisi pendidikan dan masyarakat saat ini. ‘Multiliteracies Education’ memetakan berbagai jenis literasi yang perlu dikuasai, sementara ‘Multiliteracies-Based Education’ menyoroti urgensi pemahaman kritis terhadap beragam bentuk media dan informasi.
Contoh banjir yang viral di TikTok menunjukkan bahwa konsep ini sangatlah menjadi bagian dari realitas kita. Menurut saya, menjadi masyarakat multiliterasi tidak hanya berarti mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami informasi, berpikir kritis, dan bertanggung jawab atas apa yang kita konsumsi dan bagikan.(s/lk)