Kemenhaj Sintang Koordinasi ke KPPN Bahas DIPA dan Kesiapan Satker Baru
Sintang, jurnalistiwa.com - Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Sintang, Koliq, melakukan koordinasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sintang pada Rabu (21/1/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka membahas kesiapan administrasi dan pengelolaan anggaran seiring beroperasinya Kemenhaj sebagai satuan kerja (satker) tersendiri di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Koliq menyampaikan bahwa Kemenhaj Kabupaten Sintang merupakan salah satu satker yang tidak dimiliki oleh seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Saat ini, satker Kemenhaj kabupaten hanya terdapat di Kabupaten Sintang, Sambas, dan Kubu Raya, selain di tingkat Kanwil Kemenhaj Kalbar serta Kota Pontianak, sementara daerah lainnya masih bergabung dengan Kanwil.
“Kemenhaj Kabupaten Sintang termasuk satker khusus, karena tidak semua kabupaten memiliki struktur organisasi tersendiri. Ini menjadi tanggung jawab sekaligus tantangan bagi kami untuk memastikan tata kelola berjalan dengan baik,” ujar Koliq.
Lebih lanjut, Koliq menjelaskan bahwa kedatangan pihaknya ke KPPN Sintang bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait pembuatan SAKTI dan DIPA Kantor Kemenhaj Kabupaten Sintang. Namun hingga saat ini, nomor DIPA untuk satker tersebut masih belum diterbitkan.
Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan DIPA. Menurutnya, hal tersebut perlu dimaklumi untuk sementara waktu sambil menunggu penambahan pegawai baru yang akan memperkuat kinerja administrasi dan keuangan kantor.
“Kami mohon bantuan dan kerja sama dari KPPN Sintang dalam pelaksanaan DIPA Kemenhaj Sintang. Dengan sinergi yang baik, kami optimistis pengelolaan anggaran dapat berjalan sesuai ketentuan,” kata Koliq.
Dalam kunjungan tersebut, Kemenhaj Kabupaten Sintang diterima langsung oleh pimpinan KPPN Sintang dan didampingi oleh dua orang petugas. Pertemuan berlangsung dalam suasana koordinatif dan konstruktif sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan negara di tingkat daerah. (Sukardi)